Tasikmalayahitz.com, Banjar – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar, Jawa Barat, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), khususnya campak. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan 75 kasus suspek campak yang mayoritas menyerang anak usia sekolah.
Mengutip dari Harapanrakyat.com, Rabu (16/9), Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Dinkes Kota Banjar, Wiwik Nursanti, mengatakan lebih dari 60 persen penderita suspek campak yang ditemukan diketahui belum mendapatkan imunisasi sejak bayi.
“Dari 75 suspek yang ditemukan, lebih dari 50 persen, sekitar 60-an persen lebih, memang tidak diimunisasi sejak bayi. Karena orang tuanya menolak,” kata Wiwik saat ditemui setelah kegiatan koordinasi, Senin (14/9/2026).
Baca juga: Status Tugas Belajar Dicabut, Dokter ASN Kota Banjar Kembali Bertugas di Puskesmas
Menurut Wiwik, kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Dinkes karena cakupan imunisasi yang rendah dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
Berdasarkan data Dinkes Kota Banjar, akumulasi bayi dan balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap maupun booster sejak 2021 berpotensi mencapai hampir 5.000 anak. Kelompok tersebut dinilai memiliki risiko lebih tinggi terpapar penyakit seperti campak.
Wiwik menjelaskan, sebagian besar kasus suspek yang ditemukan menunjukkan gejala klinis yang mengarah pada campak. Namun, tidak seluruh spesimen dapat diperiksa di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Bandung karena adanya keterbatasan anggaran.
“Spesimen yang dikirim ke Labkes Bandung semuanya menunjukkan hasil positif. Mengingat gejala klinisnya yang sama, kemungkinan besar suspek lainnya juga positif campak,” terangnya.
Selain anak usia balita, Dinkes Kota Banjar juga menyoroti penolakan imunisasi dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang menyasar anak usia 7 hingga 14 tahun.
Menurut Wiwik, masih terdapat orang tua yang memilih tidak mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan imunisasi di sekolah. Salah satu caranya dengan tidak mengizinkan anak masuk sekolah ketika jadwal pemberian imunisasi berlangsung.
Alasan penolakan tersebut beragam, mulai dari kekhawatiran terhadap efek samping setelah vaksinasi, seperti demam, hingga pertimbangan yang berkaitan dengan keyakinan pribadi.
Baca juga: Mata Kelilipan Abu Vulkanik, Sebaiknya Dibilas dengan Air Mengalir
Untuk mengantisipasi peningkatan kasus dan memperluas cakupan imunisasi, Dinkes Kota Banjar kemudian menggelar rapat koordinasi dan advokasi imunisasi dengan melibatkan sejumlah pihak.
Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, kelurahan, pihak sekolah hingga Tim Penggerak PKK. Dinkes menilai keterlibatan lintas sektor diperlukan karena edukasi mengenai pentingnya imunisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.
“Keberhasilan imunisasi tidak mungkin dicapai oleh tenaga kesehatan sendiri. Guru di sekolah, perangkat desa, hingga TP-PKK harus paham dan ikut terlibat aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tegas Wiwik.
Dinkes Kota Banjar juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala yang mengarah pada campak. Masyarakat yang menemukan anak dengan gejala suspek diharapkan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan.
Selain itu, dokter praktik mandiri maupun Puskesmas diminta segera melaporkan setiap temuan kasus suspek campak kepada pihak terkait. Pelaporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan tindak lanjut dan investigasi di lapangan.
Melalui penguatan imunisasi, deteksi dini, serta kerja sama antara sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan masyarakat, Dinkes Kota Banjar berupaya mencegah penyebaran campak sekaligus meningkatkan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
