Tasikmayahitz.com, Jakarta – Pemerintah memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) tetap terpenuhi guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah pemerintah melakukan langkah koordinasi untuk mengatasi kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan pembangkit (23/6).
Mengutip dari CNBC INDONESIA, Menurut Bahlil, secara umum tidak terdapat masalah terkait ketersediaan batu bara untuk kebutuhan PLN. Pasokan yang telah dialokasikan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) bahkan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit sepanjang tahun.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6. Itu harusnya no issue,” kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Baca juga: Usai Pemadaman Bergilir, PLN Percepat Distribusi Batu Bara ke PLTU di Jawa
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan pasokan batu bara domestik sebesar 180 hingga 190 juta ton setiap tahun. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan energi primer untuk pembangkit listrik dinilai masih berada dalam kondisi aman.
Meski demikian, PLN sempat menyampaikan kebutuhan terhadap batu bara kalori menengah yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending bahan bakar pembangkit. Menanggapi hal itu, pemerintah segera melakukan langkah penyelesaian agar operasional pembangkit tidak terganggu.
“Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan,” ujar Bahlil.
Baca juga: Batu Paraga Salopa: Keajaiban Geologi dan Pesona Tersembunyi di Tasikmalaya
Selain memastikan pasokan batu bara tersedia, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek keandalan sistem kelistrikan. Bahlil meminta PLN mempercepat pemeliharaan pembangkit serta infrastruktur pendukung guna mengurangi risiko gangguan layanan listrik kepada masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat dan sektor industri. Dengan pasokan batu bara yang terjaga serta pemeliharaan infrastruktur yang optimal, pemerintah berharap sistem kelistrikan nasional dapat beroperasi secara lebih andal dan berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan energi primer untuk pembangkit agar kebutuhan listrik di berbagai daerah tetap terpenuhi tanpa kendala.
