Tasikmalayahitz.com, Washington DC – Chatbot kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Grok yang dikembangkan perusahaan xAI milik Elon Musk dilaporkan telah digunakan dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat. Informasi tersebut terungkap melalui dokumen pengadilan yang diajukan pemerintah Amerika Serikat dan menjadi salah satu pengakuan paling jelas terkait keterlibatan teknologi AI komersial dalam operasi keamanan nasional. Senin (24/06).
Dikutip dari Kompas.com, pengungkapan tersebut berasal dari pernyataan tertulis Cameron Stanley, Kepala Digital dan Kecerdasan Buatan Pentagon, yang disampaikan di bawah sumpah dalam dokumen hukum terkait gugatan terhadap xAI.
Dalam dokumen itu, Stanley menyebut Grok digunakan untuk mendukung operasi militer yang melibatkan lebih dari 2.000 amunisi terhadap sekitar 2.000 target berbeda dalam kurun waktu 96 jam.
Menurut Stanley, keberlangsungan operasional Grok memiliki nilai strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia juga menyebut Grok termasuk satu dari empat model AI yang saat ini dinilai mampu mendukung berbagai kebutuhan keamanan nasional serta memenuhi syarat untuk digunakan dalam lingkungan operasi dengan tingkat kerahasiaan tinggi atau top secret.
Meski demikian, Pentagon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Grok digunakan dalam proses identifikasi target maupun pelaksanaan serangan. Dokumen tersebut juga tidak mengungkap sejauh mana keputusan akhir tetap berada di tangan personel militer.
Baca juga: Tim Teknologi Anda Perlu Belajar Improvisasi Jazz, Bukan Memainkan Partitur Klasik
Penggunaan teknologi AI dalam operasi militer kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai tingginya korban sipil dalam sejumlah serangan yang dipimpin Amerika Serikat di Iran.
Salah satu insiden yang mendapat perhatian internasional adalah serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Kota Minab. Berdasarkan laporan yang dikutip Kompas.com, penyelidik militer Amerika Serikat meyakini pasukan AS kemungkinan bertanggung jawab atas serangan tersebut yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 175 orang, sebagian besar merupakan anak-anak.
Peristiwa tersebut memicu perdebatan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam peperangan modern dan risiko yang dapat muncul apabila teknologi digunakan dalam proses pengambilan keputusan militer.
Dalam dokumen yang sama, Pentagon menjelaskan bahwa proses identifikasi target pada operasi yang disebut Operation Epic Fury juga dibantu oleh sistem AI bernama Maven Smart System yang dikembangkan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
Sistem tersebut dirancang untuk mengolah data intelijen dan menyajikannya dalam bentuk dashboard guna membantu analis militer dalam mengevaluasi informasi lapangan.
Pentagon menegaskan bahwa Maven tidak secara langsung menentukan target serangan, melainkan membantu analis menemukan lokasi atau objek yang dinilai relevan untuk kepentingan operasi militer.
Namun sejumlah pengamat menilai kombinasi penggunaan AI dan kemungkinan kesalahan manusia dalam memverifikasi data dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan penargetan yang berdampak pada korban sipil.
Di tengah berkembangnya penggunaan AI dalam sektor pertahanan, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat mulai mendorong regulasi yang lebih ketat.
Salah satunya adalah Senator Kirsten Gillibrand yang mengusulkan aturan baru untuk memastikan keputusan hidup dan mati dalam operasi militer tetap berada di tangan manusia. Usulan tersebut juga mencakup larangan penggunaan AI untuk pengendalian senjata nuklir, sistem persenjataan otonom, serta pengawasan domestik.
Menurut Gillibrand, Pentagon dinilai bergerak terlalu cepat dalam mengadopsi teknologi AI yang semakin kuat tanpa sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
Menariknya, informasi mengenai penggunaan Grok oleh Pentagon muncul bukan melalui laporan militer resmi, melainkan dari dokumen hukum dalam gugatan yang diajukan organisasi hak sipil NAACP terhadap xAI.
NAACP menuduh xAI melanggar aturan lingkungan hidup Amerika Serikat karena mengoperasikan puluhan turbin berbahan bakar gas untuk mendukung pusat data Colossus 2 tanpa izin yang diwajibkan oleh Undang-Undang Udara Bersih atau Clean Air Act.
Dalam pembelaannya terhadap xAI, pemerintah Amerika Serikat berargumen bahwa pusat data yang menopang layanan AI seperti Grok memiliki nilai strategis bagi keamanan nasional dan dapat menyediakan kapasitas komputasi yang penting dalam situasi konflik maupun keadaan darurat.
Stanley juga menilai infrastruktur pusat data AI merupakan aset strategis jangka panjang yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan teknologi Amerika Serikat di tengah persaingan global yang semakin ketat.
