Tasikmalayahitz.com, Tokyo – Jepang menghadapi situasi darurat siber setelah gelombang serangan peretasan menyasar puluhan perusahaan dan mengancam kebocoran jutaan data pelanggan. Pemerintah Jepang meminta kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat memperkuat keamanan digital untuk mencegah serangan serupa. Senin (12/10).
Dikutip dari Kompas.com, laporan The Financial Times yang dirangkum PCMag menyebut lebih dari 20 perusahaan besar di Jepang telah melaporkan serangan siber. Sementara itu, Kyodo News melaporkan sedikitnya 53 perusahaan, termasuk layanan penyewaan mobil Times Car, terdampak serangan ransomware yang mengunci data korban.
Baca juga: Trump dan Bos Perusahaan Teknologi Sepakati Keamanan Pengembangan AI
Sejumlah perusahaan melaporkan potensi kebocoran data dalam jumlah besar. Times Car menyebut sekitar 6,6 juta akun pelanggan berpotensi terdampak, BookOff Group mengungkap lebih dari 6 juta catatan pelanggan terancam bocor, sedangkan JR East melaporkan sekitar 1,67 juta alamat email pelanggan terekspos.
Menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan siber Jepang, Toshiharu Furukawa, menyebut situasi tersebut sangat kritis dalam pertemuan di Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional Jepang pada Jumat (9/10/2026). Pada hari yang sama, pimpinan lembaga tersebut, Masaaki Taira, juga menggambarkan kondisi itu sebagai keadaan darurat siber.
Meningkatnya serangan turut memunculkan kekhawatiran terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh peretas. Direktur pelaksana perusahaan keamanan siber Blackpanda untuk Asia Timur Laut, Masaki Hiraoka, mengatakan kepada The Financial Times bahwa AI memungkinkan pelaku memperluas sasaran serangan, termasuk layanan kecil yang sebelumnya dinilai kurang menguntungkan untuk diretas.
Pemerintah Jepang kini mendorong penguatan perlindungan digital di berbagai sektor agar risiko serangan ransomware dan kebocoran data dapat ditekan.
