Tasikmalayahitz.com, Tasikmalaya – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Tasikmalaya (BEM se-Tasikmalaya) secara resmi membawa naskah kajian akademik yang berisi sejumlah tuntutan strategis untuk mengawal amanat reformasi serta mengevaluasi berbagai persoalan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebagaimana dilansir Kabarjurnalisnews.com, pada Rabu (28/10), gerakan tersebut mencakup 13 isu krusial yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan perbaikan berkelanjutan dari pemerintah. Berbagai persoalan itu kemudian dirangkum ke dalam lima poin tuntutan utama berdasarkan kajian akademik yang telah disusun.
Poin pertama berkaitan dengan evaluasi program pemerintah dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Mahasiswa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa. Selain itu, mereka menyoroti peningkatan standar sanitasi pangan, perbaikan pelayanan kesehatan, transparansi klaim BPJS, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Baca juga: Viral Menu MBG di Tasikmalaya: Singkong Ditambah Seuprit Keju
Poin kedua menyoroti reforma agraria dan keadilan ekonomi. Aliansi mahasiswa mendesak percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah. Mereka juga meminta adanya transparansi dalam realisasi penyerapan tenaga kerja dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
Selanjutnya, poin ketiga membahas lingkungan hidup dan penanganan bencana. Mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memastikan penanganan dan mitigasi bencana dilakukan secara cepat dan transparan di berbagai wilayah. Pengendalian harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang berkeadilan juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.
Poin keempat berkaitan dengan demokrasi, hukum, dan hak digital. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penghentian tindakan represif serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Mereka juga menolak praktik militerisasi ruang sipil yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta mendorong penguatan perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi.
Baca juga: Aliansi BEM Se-Tasikmalaya Gelar Aksi Demonstrasi, Berakhir Ricuh di Gedung DPRD
Sementara itu, poin kelima menitikberatkan pada transparansi anggaran dan agenda reformasi. Aliansi BEM menuntut keterbukaan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, penguatan pemberantasan korupsi dan percepatan agenda reformasi secara menyeluruh juga menjadi perhatian mahasiswa.
Selain menyampaikan berbagai persoalan kebijakan nasional, mahasiswa turut menyoroti kondisi birokrasi di Kota Tasikmalaya. Perwakilan DEMA INU Tasikmalaya, Salman Faisal, dalam orasinya mengkritisi lambannya respons birokrasi daerah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.
Dalam menyampaikan kritiknya, Salman menggunakan ungkapan “ikan busuk dimulai dari kepalanya” sebagai gambaran terhadap penilaiannya mengenai kinerja para pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya yang dianggap lamban dalam merespons kepentingan masyarakat.
Melalui penyusunan naskah kajian akademik dan gerakan tersebut, BEM se-Tasikmalaya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan tanpa dasar. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik agar senantiasa berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya memberikan tanggapan secara normatif terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan. Pemerintah juga diharapkan membuka ruang dialog yang konstruktif, transparan dalam penyampaian data, serta menindaklanjuti setiap persoalan melalui langkah konkret dan terukur.
