Tasikmalayahitz.com, Tasikmalaya – Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tasikmalaya atau Satas menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu (28/10). Aksi tersebut melibatkan perwakilan dari 26 perguruan tinggi yang berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berbagai persoalan yang terjadi di Kota Tasikmalaya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut berujung ricuh. Ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian meningkat hingga terjadi bentrokan di lokasi aksi. Situasi semakin memanas ketika mahasiswa meminta Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, untuk hadir menemui massa. Namun, kedua pejabat tersebut tidak hadir secara langsung. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andik Eko Siswanto, akhirnya mendatangi lokasi aksi.
Sebagaimana diberitakan korangala.id, Koordinator Lapangan aksi, Aday, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
“Sayangnya Ketua DPRD dan wali kota bahkan wakilnya tidak bisa hadir. Entah kenapa diwakilkan,” ungkap Aday.
Baca juga: Mantan Ketua DPRD Kota Banjar Divonis 3 Tahun dalam Perkara Korupsi Tunjangan Rumah Dinas
Aksi semakin tidak terkendali setelah massa membakar ban dan menjebol pagar utama Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa turut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan serta bencana di Aceh dengan menetapkan keduanya sebagai bencana nasional.
“Pemkot dan DPRD perlu mendukung bahwa karhutla Kalimantan dan bencana di Aceh ini menjadi status bencana nasional. Jangan sampai, yang menjadi bencana nasional ini adalah Prabowo Gibran,” kata Aday.
Tidak hanya menyampaikan persoalan di tingkat nasional, massa aksi juga menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Mereka menyebut kondisi tersebut dengan istilah “Tasik Darurat Sagala” sebagai gambaran atas sejumlah persoalan daerah yang dianggap belum mendapatkan penanganan maksimal.
Baca juga: Waspada Hujan Tasikmalaya dan Sejumlah Wilayah Jawa Barat Berpotensi Cuaca Ekstrem
Beberapa hal yang menjadi perhatian mahasiswa meliputi penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih kurang, kenaikan harga beras, hingga maraknya praktik penagihan oleh debt collector (DC) ilegal dan pinjaman ilegal.
“Kita tahu bahwa masyarakat sudah resah dengan bahasa bahwa PJU di kota Tasik sangatlah poek (gelap). Kita resah harga beras naik, dan kemudian DC ilegal. Dan hutang ilegal ini harus diselesaikan oleh Kapolres,” tuturnya.
Mahasiswa juga menyampaikan keresahan masyarakat terhadap aktivitas kelompok bermotor yang dianggap kerap mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan. Mereka meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas untuk menekan aksi geng motor yang meresahkan warga.
Aday berharap Kapolres Tasikmalaya Kota yang baru menjabat selama beberapa bulan dapat menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan tersebut.
“Kita sangat resah dengan ulah teror genk motor dan kami ingin Kapolres Tasikmalaya kota baru menjabat beberapa bulan bisa melaksanakan dan meminimalisir serta memberikan bukti,” ujar Aday.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan, baik mengenai kebijakan nasional maupun persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Tasikmalaya.
