TasikmalayaHitz — Kebijakan fiskal, yang dioperasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memegang peran krusial dalam menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di akhir tahun 2025. Terdapat dua fokus utama yang sedang digarap serius: penyerapan anggaran dan reformasi struktural pendapatan negara.
Penyerapan Anggaran dan Refocusing Belanja
Jelang penutupan tahun anggaran, pemerintah menghadapi tantangan tradisional: mempercepat penyerapan belanja negara tanpa mengorbankan kualitas.
-
Optimalisasi Belanja: Pemerintah mendorong percepatan lelang dan realisasi proyek-proyek strategis di kuartal IV. Belanja negara difokuskan pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, terutama infrastruktur dasar (jalan, air bersih) dan kesehatan untuk memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
-
Pengamanan APBN 2025: Pemerintah memastikan bahwa defisit APBN 2025 tetap berada dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang (maksimal 3% dari PDB). Pengamanan ini dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan membatasi pengeluaran non-esensial.
Reformasi Perpajakan Jilid II (APBN 2026)
Langkah paling strategis yang dibahas di akhir tahun 2025 adalah persiapan implementasi kebijakan fiskal di tahun 2026, yang didukung oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Perpajakan Jilid II.
-
Kenaikan PPN: Salah satu poin sentral dalam reformasi ini adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Tujuannya adalah memperkuat basis pendapatan negara (rasio pajak) agar tidak terlalu bergantung pada utang.
-
Implikasi: Kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan inflasi, sehingga Kemenkeu dan BI harus berkoordinasi erat untuk memitigasi dampak harga.
-
-
Insentif Energi Terbarukan: RUU ini juga mencakup pemberian insentif pajak yang lebih menarik bagi investasi di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Insentif ini berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pembebasan bea masuk impor mesin/peralatan, sejalan dengan komitmen transisi energi global.
-
Pajak Karbon: Implementasi penuh pajak karbon yang sempat tertunda diproyeksikan akan diperkenalkan secara bertahap di tahun 2026, dimulai dari sektor pembangkit listrik tenaga batu bara. Tujuannya ganda: mengendalikan emisi dan membuka sumber pendapatan baru.
Pengelolaan Rasio Utang
Meski Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB relatif aman (di kisaran 40% PDB), isu utang tetap menjadi perhatian.
-
Pemanfaatan Utang: Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap utang baru yang ditarik digunakan secara produktif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, bukan untuk belanja rutin.
-
Pembiayaan APBN: Pembiayaan APBN 2026 akan diupayakan lebih dominan dari penerimaan dalam negeri (pajak), menandakan upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar obligasi global.
Secara keseluruhan, isu fiskal di akhir tahun 2025 adalah tentang menyeimbangkan antara dorongan pertumbuhan jangka pendek (melalui belanja) dan kesehatan struktural jangka panjang (melalui reformasi perpajakan).bb
